Syarat Pendaftaran Yayasan
Mendirikan Yayasan memerlukan pemenuhan syarat-syarat tertentu sesuai UU Yayasan, UU Cipta Kerja, dan Permenkumham No. 18 Tahun 2025. Yayasan adalah badan hukum non-profit untuk tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan, didirikan oleh minimal 1 orang dengan kekayaan terpisah. Berikut syarat pendirian Yayasan secara detail:
- Jumlah Pendiri: Minimal 1 orang (WNI atau WNA) atau badan hukum untuk Yayasan biasa. Untuk Yayasan asing (didirikan WNA), minimal 1 pendiri dengan izin Kemenkumham (Pasal 9 UU Yayasan).
- Kekayaan Awal: Harus ada kekayaan awal terpisah, dalam bentuk uang (minimal Rp10 juta untuk Yayasan lokal, Rp100 juta untuk Yayasan asing) atau aset lain (barang, tanah, bangunan). Bukti berupa pernyataan pendiri atau akta penyerahan aset.
- Nama Yayasan: Unik, minimal 3 kata menggunakan huruf latin, tidak menggunakan angka/tanda baca (kecuali diizinkan), tidak mirip nama terdaftar lain, tidak bertentangan dengan kesusilaan/ketertiban umum, dan boleh bahasa asing/daerah asal tidak menyinggung SARA. Dicek melalui SABH/AHU Online.
- Akta Pendirian: Dibuat oleh notaris berwenang dalam bahasa Indonesia, mencakup:
- Anggaran Dasar (AD/ART): Maksud dan tujuan (sosial, keagamaan, kemanusiaan), susunan pengurus/pengawas/pembina, domisili, pengelolaan kekayaan, pembubaran.
- Identitas pendiri (nama, domisili, pekerjaan).
- Struktur organisasi: Pembina (minimal 1), pengurus (minimal 1 ketua), pengawas (minimal 1).
- Domisili Yayasan: Alamat jelas di Indonesia (bisa rumah, ruko, atau virtual office, sesuai zonasi daerah), dengan bukti seperti surat keterangan domisili ditandatangani pengurus dan diketahui lurah/kepala desa.
- Bidang Kegiatan: Sosial, keagamaan, atau kemanusiaan (e.g., pendidikan, kesehatan, panti asuhan). Jika ada unsur usaha (misalnya sekolah berbayar), sesuai KBLI dan klasifikasi risiko melalui OSS.
- Dokumen Pendukung:
- Fotokopi KTP dan NPWP pendiri/pengurus/pembina.
- Untuk WNA: Paspor, KITAS/KITAP, izin Kemenkumham.
- Untuk badan hukum: Akta pendirian dan SK pengesahan badan hukum.
- Bukti kekayaan awal (surat pernyataan, akta penyerahan aset, atau bukti bank).
- Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau perkara pengadilan.
- Surat pernyataan kesanggupan memperoleh NPWP.
- Laporan SPT jika Yayasan wajib pajak (syarat baru Permenkumham 18/2025).
- Notula rapat pendirian.
- Program kerja Yayasan (rencana kegiatan 1-3 tahun).
- Rekomendasi dari instansi terkait jika nama melibatkan pihak pemerintah/tokoh.
- Lainnya: Yayasan wajib mendaftar NPWP dan, jika dianggap ormas, ke Kesbangpol daerah.
Pastikan semua syarat pendirian Yayasan ini dipenuhi untuk menghindari penolakan. Di Konsultan Live and Work, kami bantu verifikasi dokumen gratis dan analisis kepatuhan dengan UU Yayasan dan Permenkumham 18/2025!
Proses Pendirian Yayasan
Proses pendaftaran Yayasan dilakukan secara elektronik melalui SABH Kemenkumham dan OSS, dengan estimasi waktu 14-30 hari kerja jika dokumen lengkap. Berikut prosedur pendirian Yayasan terperinci berdasarkan UU Yayasan, Permenkumham No. 18 Tahun 2025, dan UU Cipta Kerja:
- Konsultasi dan Persiapan Dokumen
Konsultasikan tujuan Yayasan dengan konsultan kami. Siapkan syarat pendirian Yayasan seperti KTP, NPWP, bukti kekayaan awal, dan rencana nama. Tentukan AD/ART dan struktur organisasi. - Pemesanan Nama Yayasan
Ajukan melalui SABH (https://ahu.go.id/sabh/yayasan) oleh notaris. Isi form: identitas pemohon, nama (minimal 3 kata), deskripsi tujuan. Verifikasi maksimal 14 hari. Nama berlaku 60 hari. - Penyusunan Akta Pendirian oleh Notaris
Notaris buat akta pendirian, termasuk AD/ART, tujuan, dan kekayaan awal. Tanda tangan oleh pendiri. Biaya notaris Rp1,5-4 juta tergantung kompleksitas. - Pengajuan Pengesahan Badan Hukum ke Kemenkumham
Ajukan via SABH dalam 30 hari setelah akta. Unggah dokumen: akta, bukti kekayaan, domisili, program kerja, dll. Verifikasi 14 hari. Dapat SK Pengesahan elektronik dari Menteri Hukum dan HAM. - Pengurusan NPWP Badan
Daftarkan Yayasan untuk NPWP melalui DJP atau OSS. - Pendaftaran NIB melalui OSS
Akses oss.go.id untuk NIB jika ada kegiatan usaha (e.g., sekolah berbayar), termasuk TDP dan SIUP. Klasifikasikan risiko usaha (biasanya rendah untuk Yayasan). - Pendaftaran ke Kesbangpol Daerah (Jika Ormas)
Daftar ke Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik setempat untuk Yayasan yang dianggap ormas, dengan survey sekretariat. - Operasional dan Laporan
Mulai kegiatan, laporkan SPT jika wajib, dan laporan tahunan ke Kemenkumham. Buka rekening bank atas nama Yayasan.
Dengan layanan kami, proses pendirian Yayasan dijamin cepat. Hubungi untuk estimasi biaya pendirian Yayasan personalisasi.
Keunggulan Pendaftaran Yayasan di Konsultan Live and Work
- Proses Elektronik Cepat: Manfaatkan SABH dan OSS untuk pendirian Yayasan dalam 14-30 hari.
- Pendampingan Notaris Berpengalaman: Kerjasama dengan notaris untuk akta pendirian berkualitas.
- Layanan Lengkap: Dari syarat pendirian Yayasan hingga laporan tahunan dan SPT.
- Garansi Kepatuhan Hukum: Sesuai UU Yayasan, Permenkumham 18/2025, dan regulasi 2025.
- Dukungan Pasca-Pendirian: Bantuan perubahan AD/ART, pembubaran, dan pengelolaan keuangan Yayasan.
Mengapa Memilih Konsultan Live and Work untuk Pendaftaran Yayasan Anda?
- Pengalaman Terbukti: Ribuan klien sukses mendirikan Yayasan untuk pendidikan, sosial, dan keagamaan.
- Tim Ahli: Konsultan hukum, notaris, dan akuntan paham regulasi Yayasan dan Permenkumham 18/2025.
- Hemat Waktu dan Biaya: Hindari kesalahan dalam syarat pendirian Yayasan yang bisa menunda verifikasi.
- Layanan Personal: Konsultasi satu-satu, termasuk analisis tujuan kegiatan dan OSS untuk kegiatan usaha.
- Reputasi Terpercaya: Ulasan positif dari Yayasan di Indonesia. Lihat testimoni di website kami.
- Lokasi Strategis: Berbasis di Jakarta, tetapi bisa melayani seluruh Kota besar di Indonesia secara online.
Pilih kami sebagai mitra untuk cara mendirikan Yayasan yang sukses dan legal.
Pertanyaan Umum tentang Pendaftaran Yayasan
