Mendirikan perusahaan di Indonesia pada tahun 2026 menjadi proses yang lebih cepat dan efisien berkat penyederhanaan regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja . Bagi calon pengusaha, memahami pilihan badan usaha, persyaratan terbaru, dan alur prosedur yang telah terdigitalisasi adalah kunci memulai bisnis yang legal dan siap berkembang.
Peraturan yang mengatur pendirian PT, termasuk Permenkumham No. 49 Tahun 2025, telah mengklasifikasikan Perseroan Terbatas menjadi PT Persekutuan Modal (PT Biasa) dan PT Perorangan (PT UMK), dengan prosedur dan syarat yang berbeda . Pastikan Anda memilih jenis yang sesuai dengan skala dan struktur kepemilikan usaha Anda..
Memilih Bentuk Badan Usaha yang Tepat
Langkah pertama sekaligus paling krusial adalah menentukan “wadah” hukum untuk bisnis Anda. Pilihan ini akan memengaruhi tanggung jawab, tata kelola, dan prosedur pendirian.
| Bentuk Usaha | Jumlah Pendiri Minimal | Status Badan Hukum | Dokumen Pendirian | Cocok Untuk |
| PT Persekutuan Modal (PT Biasa) | 2 orang atau lebih | Badan Hukum | Akta Notaris | Usaha skala menengah-besar, berencana mencari investor |
| PT Perorangan (PT UMK) | 1 orang (WNI) | Badan Hukum | Pernyataan Pendirian (Elektronik, tanpa notaris) | Usaha Mikro dan Kecil (modal ≤ Rp 5 Miliar) |
| CV (Commanditaire Vennootschap) | 2 orang (Sekutu Aktif & Pasif) | Bukan Badan Hukum | Akta Notaris | Usaha dengan pembagian peran pemodal dan pengelola yang jelas |
| Firma | 2 orang atau lebih | Bukan Badan Hukum | Akta Notaris | Usaha yang dijalankan oleh rekanan profesional (seperti kantor hukum/akuntan) |
Kriteria PT Perorangan: Anda hanya dapat mendirikan PT Perorangan jika usaha Anda masuk kategori Usaha Mikro atau Kecil, dengan batas modal usaha maksimal Rp5 miliar atau hasil penjualan tahunan maksimal Rp15 miliar. Jika melebihi batas ini, wajib mendirikan PT Biasa.
Syarat & Prosedur Pendirian PT (Langkah demi Langkah)
Syarat Pendirian Dasar
- PT Biasa: Didirikan minimal 2 orang, dengan akta notaris berbahasa Indonesia . Modal dasar ditentukan kesepakatan pendiri tanpa batas minimum umum (kecuali sektor tertentu) .
- PT Perorangan: Didirikan oleh satu WNI berusia minimal 17 tahun dan cakap hukum . Pendiri hanya boleh membuat satu PT Perorangan dalam satu tahun kalender.
Prosedur Pendirian (Umum untuk PT)
Penjelasan Tahapan Penting:
- Pengajuan Nama: Lakukan pengecekan dan reservasi nama perusahaan yang unik dan belum digunakan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) .
- Pengurusan NIB dan Perizinan: Setelah berstatus badan hukum, segera urus Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS). NIB sekaligus berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), NPWP, dan izin dasar . Sistem OSS kini menerapkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, di mana kebutuhan izin lanjutan (sertifikat standar atau izin penuh) tergantung tingkat risiko kegiatan usaha Anda .
- Pengumuman: PT yang telah disahkan wajib diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) .
Perkiraan Biaya & Kewajiban Setelah Pendirian
Biaya pendirian bervariasi tergantung kompleksitas, jasa notaris (untuk PT Biasa/CV/Firma), dan biaya pengesahan. Pendaftaran untuk memperoleh NIB/TDP tidak dipungut biaya (gratis) .
Setelah perusahaan berdiri, beberapa kewajiban yang harus dipenuhi antara lain:
- Membuat laporan keuangan tahunan.
- Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan untuk PT.
- Mendaftarkan karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan .
- Memperpanjang TDP yang berlaku selama 5 tahun, paling lambat 3 bulan sebelum berakhir.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Apa perbedaan utama PT Biasa dan PT Perorangan?
Perbedaan utama terletak pada jumlah pendiri (PT Biasa minimal 2, PT Perorangan 1), dokumen pendirian (akta notaris vs pernyataan pendirian elektronik), dan skala usaha yang diperbolehkan (PT Perorangan hanya untuk UMK) .
Apakah ada batasan modal minimum untuk mendirikan PT?
Berdasarkan UU Cipta Kerja, tidak ada batas minimum modal dasar yang berlaku umum. Besaran modal diserahkan kepada kesepakatan para pendiri, kecuali untuk bidang-bidang usaha tertentu yang diatur dalam peraturan tersendiri .
Berapa lama proses pendirian PT secara keseluruhan?
Dengan prosedur elektronik, proses bisa lebih cepat. Untuk PT Perorangan, penerbitan surat keputusan oleh Dirjen AHU dapat dilakukan secara elektronik pada saat permohonan diterima. Secara umum, jika dokumen lengkap, proses dapat diselesaikan dalam hitungan hari hingga beberapa minggu.
Bagaimana jika PT Perorangan sudah tidak memenuhi kriteria UMK?
Jika modal atau omset PT Perorangan tumbuh melebihi batas UMK, atau jumlah pemegang saham bertambah, maka dalam jangka waktu tertentu wajib mengubah statusnya menjadi PT Persekutuan Modal (PT Biasa).
Dengan informasi ini, Anda telah memiliki peta jalan yang jelas untuk mendirikan perusahaan di tahun 2026. Selalu pastikan untuk mengacu pada sumber resmi seperti sistem OSS dan SABH, atau berkonsultasi dengan konsultan hukum bisnis jika menghadapi kerumitan tertentu .
Untuk memastikan Anda selalu mengikuti perkembangan terbaru perizinan dan regulasi, saya sarankan untuk langsung memantau situs resmi OSS dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU).
